Faisal Basri : Untung-Rugi Perlambatan Ekonomi China

Realisasi pertumbuhan ekonomi China sepanjang 2015 sebesar 6,9 persen tidak mengagetkan Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri. Bahkan Faisal mengatakan data resmi yang dirilis Pemerintah China tersebut bisa jadi kenyataannya lebih rendah dari yang diumumkan.

Kinerja ekonomi China yang diperkirakan bakal berlanjut melempem tahun ini, menurut Faisal bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendulang keuntungan.

“Di saat ekonomi China tengah bertransisi, Indonesia bisa memperoleh manfaat seperti memanfaatkan momentum relokasi industri yang bakal terjadi di sana.Baik milik asing maupun milik perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China,” kata Faisal, Selasa (19/1).

Meski sedikit terlambat, namun Faisal berharap pemerintah bisa segera menawarkan sejumlah insentif untuk bisa menyedot investasi relokasi industri dari China. Sejauh ini Faisal mencatat, baru Vietnam yang telah banyak menampung pabrik-pabrik yang kabur dari China.

“Kalau kita bisa menarik 5 persen saja, jutaan tenaga kerja bisa terserap,” jelasnya.

Namun, upaya memanfaatkan momentum perlambatan ekonomi China menurut mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) menciptakan tantangan baru bagi Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Pertama, di era pertumbuhan dua digit, komoditas Indonesia banyak diserap oleh China.

“Bertahun-tahun sampai 2014, ekspor nonmigas terbesar mengalir ke sana. Sejalan dengan penurunan kinerja perekonomian China, ekspor Indonesia ke China turun. Sehingga pada 2015, Amerika menggantikan China sebagai negara tujuan utama ekspor nonmigas terbesar,” kata Faisal.

Kedua, kelebihan produksi yang tidak terserap di pasar domestik membuat China semakin agresif membidik pasar-pasar yang relatif besar seperti Indonesia.

“Tak pelak China tetap saja menjadi negara asal impor terbesar kita, sekitar seperempat dari impor total. Impor dari China tetap kencang juga karena topangan pemerintahnya lewat pinjaman proyek dan penanaman modal,” jelasnya.

Ia menyebut Pemerintah China mengizinkan industrinya untuk ‘banting harga’ di satu transaksi, namun menyeruput keuntungan dari transaksi yang lain.

“Oleh karena itu, Indonesia jangan gampang tergiur dengan penawaran murah,” ingatnya.

Namun Pontas Romulo Tambunan, Presiden Direktur PT Kilat Wahana Jenggala (KWJ) menilai peluang Indonesia untuk menangkap pabrik relokasi dari China bisa membuat perusahaan nasional menjadi penonton di negeri sendiri.

Terlebih tahun ini, para pekerja dan pengusaha Indonesia dipaksa bertarung dengan pesaing dari negara lain dalam kerangka kerjasama Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berlaku tahun ini.

“MEA sebagai pasar tunggal Asean dan basis produksi internasional dengan aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal memang menantang. Namun, jika sumber daya manusia Indonesia tidak kompetitif maka kita akan lebih banyak menjadi penonton di negeri sendiri,” kata Pontas.

Meskipun peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk dapat bersaing di MEA merupakan tanggungjawab pemerintah, namun Pontas menilai kalangan akademisi dan pelaku industri juga harus turut andil dalam melakukannya.

“Karena itu kerjasama antara alumni, akademisi, industri, dan pemerintah akan membuat Indonesia siap untuk menghadapi era persaingan bebas seperti saat ini,” kata Pontas.

Akhir Era Dua Digit
Faisal mencatat, era pertumbuhan ekonomi dua digit di China telah berakhir sejak memasuki dasawarsa 2010-an. Sejak 2011 pertumbuhan ekonomi negeri Tirai Bambu terus menurun tanpa jeda. Ia menyebut setidaknya ada dua faktor utama yang membuat ekonomi China tak lagi tumbuh agresif.

Pertama, pertambahan tenaga kerja produktif melambat akibat kebijakan satu keluarga satu anak yang kemudian direvisi Pemerintah China dengan memperbolehkan satu keluarga memiliki dua anak.

“Kedua, era upah buruh murah telah berakhir. Ditambah lagi dengan merebaknya aspirasi kelas menengah, terutama dari kalangan buruh. Demonstrasi dan pemogokan makin kerap terjadi di China,” jelas Faisal.

Menurutnya, China tengah berjibaku menuju keseimbangan ekonomi baru. Di mana pemerintahnya bertekad mengurangi ketergantungan pada ekspor dengan memacu permintaan domestik. Peranan sektor industri manufaktur secara sadar dikurangi dengan lebih memacu sektor jasa.

Sebagai konsekuensi dari masuknya yuan ke dalam keranjang Special Drawing Rights (SDR), mau tak mau pemerintah China secara bertahap menyesuaikan nilai tukar mata uangnya berdasarkan dinamika pasar.

“Mau tak mau perekonomian China lebih bergejolak sebagaimana terlihat dari gonjang-ganjing di pasar saham dan tekanan arus modal keluar (capital outflow),” kata Faisal. (gen)

Sumber : CNN Indonesia